Langsung ke konten utama

KENAPA DIPERKOSA

==================== Sungguh aku telah diperkosa beramai-ramai. Tanpa ampun. Tak menyisakan rasa malu.Nilai-nilai universal Pancasila hanya indah di depan podium para penguasa. Bagi para pemerkosa, Pancasila hanya dianggap sebagai kumpulan kata, tanpa makna. Sekali waktu dipidatokan. Dilain kesempatan dijadikan perisai dan alat pemukul lawan. Akibatnya semua DIAM,  ketika aku diperkosa dan diperkosa. Sungguh aku hanya bisa menjerit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya sekali-kali bisa meronta. Sampai sekarang. Aku masih terus diperkosa. Oleh orang-orang  yang gagah perkasa. Tak peduli mereka bertabur bintang di atas pundaknya. Bertabur lencana di dadanya. Mereka terus memperkosa. Tanpa peduli. Tanpa nurani.  Sekali lagi, aku hanya bisa menangis dan meronta. Mereka tak peduli warga sekitarku berteriak-teriak. Karena diluar sana, ada orang yang menjaga sambil membawa alat peredam suara. Apa itu ?  Uang dan mahkota. Sehingga semuanya menjadi sunyi. Sepi.... Sementara aku terus diper

PELANGGARAN HAM SECARA SENGAJA DAN SISTEMATIS

KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA BISA DITUNTUT PIDANA 

Berdasarkan informasi yang beredar, ada beberapa aktivis yang ditahan di Bareskrim Mabes Polri yang positif terpapar Covid-19. Pada hal mereka masuk dalam ruang tahanan Bareskrimdalam kondisi sehat. Hanya satu,  yang ketika masuk dalam keadaan sakit, yaitu Jumhur Hidayat, yang ketika ditangkap baru menjalani operasi batu empedu.

Sementara pemerintah melalui KEMENKUMHAM mengambil kebijakan untuk membebaskan puluhan ribu  NAPI dari penjara, dengan alasan adanya kekawatiran akan penularan COVID-19. Tetapi dilain pihak justru banyak aktivis yang dijebloskan dalam tahanan, diantaranya adalah para pelaku unjuk rasa dan para aktivis pergerakan. Yang sesungguhnya, sebagian besar dari mereka hanya menyuarakan adanya ketidak adilan dan penegakkan hukum yang diskriminatif.

Oleh karena itu, banyak pengamat, politisi, praktisi, akademisi, NGO, termasuk institusi pengawasan tugas Kepolisian dan HAM menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemerintah yang membebaskan puluhan ribu NAPI dan memasukan aktivis dalam ruang tahanan. Yang akhirnya banyak aktivis yang ditahan terpapar Virus Covid-19. Sungguh sangat sulit diterima oleh akal sehat. 

Apalagi ada salah satu aktivis yang dimasukan dalam ruang tahanan dalam keadaan masih belum sehat benar. Ketika ditangkap aktivis tersebut baru saja selesai menjalani operasi, tetapi tetap ditahan. Tanpa mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan. Banyak tokoh yang memberikan jaminan penangguhan penahanan, tetapi tidak bisa merubah kebijakan dari Bareskrim Mabes Polri .

Sungguh sangat disesalkan, jikalau penahanan terhadap para aktivis tersebut mengakibatkan banyak yang terpapar Covid-19. Apalagi jikalau sampai ada yang  meninggal dunia, maka pemerintah tidak boleh cuci tangan. Pemerintah harus bertanggungjawab baik secara politik, hukum dan kemanusiaan.  

Oleh karena itu, menyikapi tragedi tersebut Presidium KAMI meminta Polri, agar demi keadilan dan kemanusiaan, Mabes Polri segera menyelamatkan semua aktivis  yang ditahan. Tentunya dengan cara membebaskan mereka. Karena dari perspektif hukum,  kurang cukup beralasan untuk menuntut  dan atau  terus melakukan penahanan. Terbukti sejak berkasnya dikembalikan oleh Kejaksaan Agung perkara belum juga P.21. Setidak-tidaknya menangguhkan penahanan terhadap mereka dan  khusus yang terpapar Covid-19 segera dibantar ke Rumah Sakit atau diisolasi secara mandiri.

Sumber :  Kompas.com


Dan yang tidak kalah pentingnya Bareskrim Mabes Polri harus segera mensterilkan ruang tahanan tempat para aktivis ditahan. Karena ruang tahanan para aktivis tersebut telah terbukti terpapar Covid -19.

Jikalau Mabes Polri tetap menahan mereka, dan menimbulkan kematian para aktivis yang menghuni tahanan Bareskrim Mabes Polri tersebut karena Covid-19, maka Kepolisian Republik Indonesia dapat dituntut secara pidana atas peristiwa a quo. Juga bisa dituntut karena pelanggaran HAM secara sengaja dan sistematis.  

Seharusnya  22 tahun REFORMASI, arogansi kekuasaan sudah diakhiri. Keadilan sudah bisa dirasakan oleh semua. Obrolan Wong Cilik semakin gayeng. Kabeh podho gumuyu. Wong gedhe kebak katresnan, wong cilik iso mesem. Sayang,  faktanya hukum masih suka-suka, keadilan jungkir balik. Wong Cilik mung dadi dingklik. Memang keadilan sangat mahal dan harus diperjuangkan.    


INDONESIA RAYA, 17 NOPEMBER  2020.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

KENAPA DIPERKOSA

==================== Sungguh aku telah diperkosa beramai-ramai. Tanpa ampun. Tak menyisakan rasa malu.Nilai-nilai universal Pancasila hanya indah di depan podium para penguasa. Bagi para pemerkosa, Pancasila hanya dianggap sebagai kumpulan kata, tanpa makna. Sekali waktu dipidatokan. Dilain kesempatan dijadikan perisai dan alat pemukul lawan. Akibatnya semua DIAM,  ketika aku diperkosa dan diperkosa. Sungguh aku hanya bisa menjerit. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali hanya sekali-kali bisa meronta. Sampai sekarang. Aku masih terus diperkosa. Oleh orang-orang  yang gagah perkasa. Tak peduli mereka bertabur bintang di atas pundaknya. Bertabur lencana di dadanya. Mereka terus memperkosa. Tanpa peduli. Tanpa nurani.  Sekali lagi, aku hanya bisa menangis dan meronta. Mereka tak peduli warga sekitarku berteriak-teriak. Karena diluar sana, ada orang yang menjaga sambil membawa alat peredam suara. Apa itu ?  Uang dan mahkota. Sehingga semuanya menjadi sunyi. Sepi.... Sementara aku terus diper

BAGAIMANA KALAU BPIP DILIKUIDASI?

Eksistensi BPIP sebagai institusi pembinaan ideologi PANCASILA, mulai dipertanyakan oleh berbagai kalangan. Karena selama ini, BPIP selaku lembaga pembinaan ideologi PANCASILA, kinerjanya tidak jelas.Hanya gaji dan tunjangan yang jelas.  Lembaga  yang memiliki otoritas membumikan PANCASILA ini,  seharusnya memiliki daya kritis dan komitmen moral yang tinggi utamanya dalam mengawal dan memandu praktek penyelenggaraan negara yang seirama dengan nilai-nilai dasar PANCASILA.  Setidak-tidaknya, punggawa BPIP mengawal dan memandu terjaganya nilai-nilai ke Tuhanan, terjaganya nilai-nilai kemanusiaan, terjaganya nilai-nilai keadilan, terjaganya nilai-nilai kebersaman dan persatuan, terjaganya nilai-nilai demokrasi yg menjunjung tinggi hikmah  dan kearifan, serta terjaganya nilai-nilai keadilan sosial tanpa adanya kesenjangan  yang sangat radikal dan ekstrem.  BPIP bukan hanya mengurusi banjir Jakarta. Melainkan mengawal, memotret dan memandu praktek penyelenggara negara dalam menjalankan amana

KEMBALI KE UUD 1945, SEBUAH PILIHAN AKAL SEHAT, DAN LEBIH MENGHARGAI DAN MENGHORMATI PARA PENDIRI BANGSA & NEGARA

Banyak pendapat yang mengatakan bahwa  UUD hasil  AMANDEMEN adalah palsu. Juga tidak kalah banyaknya mereka yang melontarkan ide dan gagasan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli.  Gagasan ini dilatarbelakangi oleh fakta kehidupan sosial politik dan ekonomi yang  menguntungkan para penguasa dan para pemilik modal, antara lain melalui UU MINERBA dan UU CIPTA KERJA, nama lain dari OMNIBUS LAW. Diperparah lagi dengan keterbelahan masyarakat yang semakin meluas, dan membanjirnya TKA dari Tiongkok.  .  Sedangkan kaum pribumi yg mayoritas umat islam semakin terpinggirkan, baik secara ekonomi maupun politik. Tidak jarang umat Islam jadi sasaran stigmatisasi yang tiada ujung akhirnya. Antara lain, dengan label radikal, anti kebhinekaan, intoleran, teroris dan anti NKRI.  Pada hal sesungguhnya yang intoleran dan anti NKRI itu adalah  minoritas yang ingin mengangkangi kekayaan negeri ini secara ekstrem.  Betapa tidak,  1% penduduk Indonesia menguasai sekitar 45 -59 % kekayaan Nasional  ( Chusnul M